DirReskrim Polda Bali : Penarikan Biaya Kipem Adalah Pungli

1
908

Denpasar, Bali –

Jajaran Kepolisian Daerah Bali akan membersihkan pemungut uang kartu identitas penduduk  sementara (Kipem). Karena termasuk pungutan liar (pungli) yang masih dilakukan oleh beberapa banjar.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Sang Made Mahendra Jaya.

“Nggak benar itu, narik memaksa. Apalagi narik berdasarkan pararem itu tidak benar. Intinya hasilnya untuk warganya sendiri. Dan itu masuk pungli,” tegasnya.

Disampaikan, polisi akan menindak tegas terhadap orang yang melakukan pungutan atau pembayaran kipem yang selama ini dilakukan sejumlah oknum dengan mengatasnamakan pararem. Padahal sumber dana desa pun jelas dan telah diatur undang – undang. Apalagi dengan berlakunya e-KTP.

Penarikan kipem juga terkesan pemerasan tehadap warga pendatang. Sebab beberapa fakta di lapangan setiap warga yang tidak memiliki identitas KTP Bali alias pendatang masih juga dilakukan penarikan. Nominalnya tak tanggung – tanggung kisaran Rp100 ribu, bahkan bisa lebih. Bahkan yang memiliki KTP Bali tapi hanya beda kabupaten pun juga diminta iuran, hanya nominalnya lebih murah.

Sementara itu di salah satu Desa Adat, penarikan kipem dilakukan secara terorganisir melalui para pemilik kos. Dengan dalih jika pengurusan dilakukan sendiri akan lebih mahal biayanya yaitu Rp150 ribu per tiga bulan. Sementara berkenan diuruskan hanya Rp100 ribu per tiga bulan. Kipem sendiri diketahui ditarik berdasarkan perorangan.

Adapun kejelasan aliran pungutan tersebut kemana juga tidak transparansi. Sementara itu tarikan demi tarikan terus menghantui para pendatang. Sehingga jelas kesannya bukan lagi menertibkan data kependudukan malah justru melakukan pungli.

1 KOMENTAR

  1. Minta tolong prosedur apa saja yang harus di lakukan untuk melaporkan pungutan pembiayaan kipem,terima kasih

LEAVE A REPLY

Silahkan masukkan komentar anda!
Silahkan masukkan nama anda disini