Gubernur Pastika : Saya Dikambing Hitamkan!!

0
1307

Gubernur Pastika : Saya Dikambing Hitamkan!

Selama ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika selalu menjadi “sasaran tembak” oleh kelompok yang menentang rencana reklamasi Teluk Benoa (RTB). Kepada wartawan usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (13/6) kemarin, Pastika blak-blakan berbicara soal rencana reklamasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, ia tampak tak bisa menahan kegeraman, karena namanya selalu disebut-sebut mempunyai kepentingan ternadap rencana RTB. Pastika membantah keras menjadi aktor yang memuluskan rencana RTB itu, yang kini masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menariknya, karena tak mau menjadi “kambing hitam” atas rencana reklamasi tersebut, Pastika justru “menyeret” PDIP, partai yang mengusungnya saat ia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali, pada tahun 2012.

Hanya saja, Pastika tidak menyebut kader PDIP yang turut “bermain” dalam rencana RTB. “Saya tidak ada kepentingan. Reklamasi itu tahun 2011. Ingat, saya masih diusung oleh PDIP. Coba diceklah siapa yang itu. Saya dikambinghitamkan, seolah-olah saya yang mau reklamasi,” tegas Pastika dengan nada suaranya yang tinggi saat menyebut PDIP.

Jadi atau tidaknya rencana RTB, bukan berada di tangan Gubernur Pastika. Izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait adanya pro dan kontra rencana RTB, Pastika mengungkapkan, sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi. “Saya sudah sampaikan, presiden bertanya kepada saya. Di mobil beliau tanya sama sama saya. Ada apa ini (pro kontra rencana reklamasi). Saya jelaskan 100 persen. Apapun yang saya tahu, saya jelaskan,” ungkap Pastika.

Pastika menyebut, Presiden Jokowi dimintanya untuk tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan soal jadi atau tidak rencana RTB. “Karena makin lama orang makin benci sama saya. Saya bilang, ‘Apa urusan saya, pak?’” demikian Pastika membeberkan isi pembicaraannya dengan presiden Jokowi. Hanya saja, ia tak menjelaskan lebih lanjut soal tanggapan Jokowi atas penjelasannya.

Sebagaimana diketahui, saat menerbitkan SK Nomor 2138/02-C/HK/2012, Gubernur Pastika diusung PDIP. Wakilnya kader PDIP, AA Puspayoga. Ketua DPRD Bali ketika itu adalah AA Ratmadi (Cok Rat), kakak Puspayoga. Cok Rat saat itu menjabat ketua DPD PDIP Provinsi Bali. Gubernur Pastika menerbitkan SK tersebut setelah mendapat rekomendasi DPRD Bali Nomor 660/14278/DPRD, yang ditandatangani Cok Rat.

Mantan kader militan PDIP, I Made Arjaya, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Bali saat turunnya rekomendasi DPRD Bali, pernah membeberkan “adegan di belakang layar” rencana RTB, yang belum banyak diketahui publik. Setahu dia, rencana RTB itu digagas oleh PDIP. Yang banyak tidak diketahui, kata dia, bahwa sebelum ada rekomendasi sejumlah petinggi partai mendesak Gubernur Pastika mengeluarkan SK tersebut. Namun gubernur meminta agar DPRD Bali terlebih dahulu memberikan rekomendasi. Setelah mendapat rekomendasi DPRD Bali, barulah gubernur menerbitkan SK tersebut.

Persoalan rencana RTB itu tiba-tiba mencuat ke publik usai Pastika memenangkan pertarungan Pilgub Bali tahun 2013, dengan mengalahkan pasangan calon yang diusung PDIP. Sejak Pilgub Bali tahun 2013, hubungan Pastika dengan PDIP tidak semesra sebelumnya. Selama proses Pilgub Bali tahun 2013 ini, tidak ada yang menyentuh SK 2138/02-C/HK/2012. Isu reklamasi ini tiba-tiba panas menjelang pelantikan Pastika pada Agustus 2013.

Ketika itu, sejumlah politisi, akademis maupun aktivis memulai memasalahkan SK ini dan meminta agar SK tersebut dicabut. Pada tanggal 16 Agustus 2013, Gubernur Pastika akhirnya mencabut SK 2138/02-C/HK/2012 setelah menerima rekomendasi dari DPRD Bali nomor 900/2569/DPRD tertanggal 12 Agustus 2013.

Gubernur Pastika kemudian menerbitkan SK Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Izin ini diberikan pada Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Penerbitan SK nomor 1727/01-B/HK/2013 tersebut tetap dipersoalkan karena dinilai memberi hak kepada PT. TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa.

Aksi protes kembali berlanjut dengan meminta Gubernur mencabut SK Gubenur Nomor 1727/01-B/HK/2013, karena dinilai bertentangan dengan Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, di mana kawasan Teluk Benoa termasuk kawasan konservasi, dan Perpres Nomor 122 Thn 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi.

Namun, argumentasi hukum itu kemudian gugur, karena Presiden SBY kemudian menerbitkan Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penolakan rencana RTB belakangan ini fokus mendesak presiden Jojowi untuk mencabut Perpres No 51 Tahun 2014 tersebut.

Beberapa kader PDIP belakangan ini juga getol menolak RTB. Kader lainnya menyerahkan persoalan reklamasi itu kepada pemerintah pusat, sebab izin reklamasi bukan menjadi domain pemerintah daerah Provinsi Bali. Secara kelembagaan, PDIP tidak menyatakan sikap menolak atau mendukung rencana RTB.

Salah satu kader PDIP yang menolak rencana RTB adalah AA Ngurah Adhi Ardhana, yang kini duduk di kursi anggota Komisi II DPRD Bali. Saat Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015, Senin (13/6), Ardhana menyampaikan interupsi. Ia mempersoalkan pemukulan terhadap oknum penentang rencana RTB saat menyaksikan Pawai PKB, yang dibuka Presiden Jokowi, di Bajra Sandhi, Sabtu (11/6) lalu.

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, yang memimpin rapat paripurna langsung mengunci interupsi itu sehingga tidak menjadi bola liar dalam rapat paripurna. Aspirasi Adhi Ardhana itu, kata Adi Wiryatama, akan dibahas lebih lanjut di internal Dewan, bukan pada rapat paripurna tersebut.

LEAVE A REPLY

Silahkan masukkan komentar anda!
Silahkan masukkan nama anda disini